TAMBO ADAT MINANG KABAU - TRULLY OF INDONESIA

TAMBO
ADAT MINANG KABAU TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 20 HUKUM ALAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TENTANG HUKUM ADAT
OLEH :   DT. RAJO SATI

BERLAKU DALAM KANAGARIAN MINANG KABAU

Dirilis oleh Fitrayadi dan Hendrisab MTI Canduang, Bukittinggi
Tambo adat minang kabau yang dipakai dalam nagari minangkabau

Yang disebut dengan adat adalah: Aturan hidup minang
kabau yang dibedakan dengan yang tajam antara manusia dengan
hewan tingkah laku dengan perbuatan.
Tambo adapt minang kabau ada dua macam :
I. Hukum alam diatur dengan UU Nomor 20 macam tambo.
II. Hukum adat diatur dengan UU Nomor 21 macam tambo.

1. Tambo adat 41 tambo
a. Hukum alam UU No 20 tambo
b. Hukum adapt UU No 21 tambo

2. Jenis adat minang kabau
a. Minang darek adalah minang panruyung bapaga saraso
    hubungan dengan sesamanya dengan raso pareso
b. Minang pasisia adalah minang bapaga kawek, kawek bapaga jo
    limbago hubungan sesamanya diukur dengan uang

3. Kebudayaan alam minang kabau
a. Adat basandi batu dipakai sebelum islam lahir
b. Adat basandi sarak sarak basandi kitabulloh, dipakai setelah
    islam lahir
c. Lambang kebudayaan adat minang dengan rumah gadang dan
    balai adapt

4. Roda pemerintahan adat
a. Pemilik atau pemakai nagari adalah K A N (kerapatan adat
    nagari)
b. Pemilik atau pemakai suku adalah (datuk dan perangkatnya)
c. Pemilik atau pemakai harta
   - Harta pusako tinggi adalah saudara satu ninik
   - Harta pusako rendah adalah saudara satu induk
d. Pemillik atau pemakai rumah
· Rumah gadang saudara satu suku
· Rumah tuo 1 ninik saudara satu ninik
· Rumah tuo satu induk satu induak
· Rumah gadang suami atau istri dan anak yang mana
  rumahnya berada dalam suku itu sendiri
· Rumah pondok suami atau istri dan anak yang mana
  rumahnya berada diluar suku itu sendiri tapi dalam nagari
  yang sama

5a. Sistem pemerintahan adat minang kabau
a. DT. Tamanggungan, Perintahnya dari atas turun kebawah dan
mempunyai angku titah dan barajo ka pagaruyung dan tidak
boleh manambah suku , tanah pusako, tanah basah dan tanah
kariang
· b. DT. Parpatiah Nan sabatang, Pemerintahannya bersifat
demokrasi(musyawarah, boleh menambah suku minta
persetujuan kepagaruyuang, tanah pusako tanah
pergunungan
5b. Sistem pemerintahan aat minang kabau(minang pasisia)
Dalam pemerintahan adapt minang kabau dia memakai
system kerajaan, dia bisa menambah suku dan ada juga yang
tidak bisa menambah suku tergantug pada kerajaan itu dan dia
sifatnya berkoordinasi ka pagaruyung, tanah pusakonyo tanah
hutan dan tanah laut

6a. Perhitungan pencarian
1. pencarian tali emas (harta itu dibeli)
2. pancarian tali adat (harta itu hibah, pambagian bauntuk atau
harta lepas)
B. Sumber pusako
· Pusako tinggi subernya dari pencarian baruko, system
tunjuak, menggarap tanah, menggulingkan kalapo,
pemberian bauntuak yang ditandai dengan jihat atau batas,
ada saksi
· Pusako rendah sumbernyo dari tanah hibah, tanah dibeli,
tanah pembagian bauntuak atau tanah yang dimiliki oleh
orang tua
C. Perhitungan atau pemakai harta pusako
a. Pemilik pusako (saudara laki-laki) dari yang punya pusako,
baik pusako tinggi maupun pusako rendah
b. Pemakai pusako (saudara prempuan) dai orang punya
pusako baik pusako tinggi maupun pusako rendah
D. Perhitungan pemilik pusako tinggi atau rendah
a. Perhitungan dan membuat keputusan adalah saudara laki-laki
b. Penegak UU No 20 dan UU No 21
c. Hak memiliki selama hidup
E. Perhitungan pemakai pusako tinggi atau rendah
a. Seruan atau persetujua untuak memakai pusako
b. Menerima keputusan dari yang pemilik pusako
c. Hak memiliki sampai anak keturunan jikalau dia menghuni
kamopuang atau rumah tuo

7. Peranan adapt dalam tambo (nentuk kegiatan)
a. Kepemimpinan
· Membagi atau memdirikan ada syarat
· Memakai atau mensari ada perhitungan
· Berjalan ada batas
· Orang mati ada kubu, orang hidup ada jodoh
b. Peranan mamak rumah
· Menjalankan program tambo UU No 20 dan UU No 21
· Perhitungan jo keputusan
· Ranji keturunan
c. Peranan sumando
· Ekonomi
· Melanjutkan keturunan
· Mendidik
d. Kuaso suku jo pusako
· Mamak rumah kuaso tunggal
· Sumando kuaso abu diateh tunggua
e. Kuaso pencarian
· Sumando kuaso tunggal
· Mamak rumah menerima kuaso

KEGIATAN PEMERINTAHAN ADAT SYARAT DAN PERHITUNGAN YANG
DIPAKAI DALAM NAGARI MINANG KABAU SESUAI DENGAN UNDANGUNDANG
NOMOR 20 TAMBO ADAT

Syarat mandirikan nagari
· Ada masjid
· Ada balai adapt
· Ada 4 buah suku
· Ada tanah ulayat (ada tanah ada perhitungan)

Syarat mendirikan suku
· Ada tanah wilayat
· Ada DT lengkap dengan perangkatnya
· Ada pincuran lengkap dengan pandam pakuburan
· Ada rumah 4 jini (Rumah gadang, Tuo 1 ninik, Rumah
gaduang, Rumah pondok)

Syarat mandirikan rumah
Tanah rumah atau perumahan atas pusako tinggi
· Tanah pemberian bauntuk
· Tanah pembagian bauntuk
· Tanah hibah
· Tanah pencarian tali adat
Tanah pencaria atas pusako tinggi
· Tanah dibeli oleh orang tuanya
· Tanah dibeli oleh sanak saudaranya
· Tanah hibah
· Tanah pencaria tali emas

Syarat membagi harta pusako tinggi
· Harta timbang punah (jatuh sendiri)
· Harta dibagi tidak menguranggi harta pusako induak
· Harta hibah berlainan nagari
· Harta pencarian ibu bapak yang ada diperantauan tapi
   berlainan nagari

Syarat membagi harta pusako rendah
· Pembagian menurut perinduan apabila saudara ibu lakilakinya
meninggal semua, sertifikat a/n. Perinduan,
kekuasaan, atau pemegang UU No 20 adalah saudara
laki-laki perinduan atau anak dari perinduan atau
sendiri laki-laki
· Pembagian memakai semua saudaranya laki-laki atau
perempuan mendapat semua kalau ternyata tidak dapat
dibagi berganti-ganti memakainya setifikat a/n semua
saudaranya laki-laki atau prempuan
· Pembagian kelompok dibagi menurut saudaranya
perempuan, tapi dimasukkan semua saudara lakilakinya,
sertifikat a/n. semua saudara laki-laki atau
perempuan
· Pembagian lepas, kalau tanah bias dibagi tapi tidak
menguranggi pusako induak, dan tidak boleh tanah
rumah, atau tanah perumahan dengan cara
membagianya 2/3 saudara laki-lakinya dan 1/3 saudara
perempuannya

Syarat membagi harta pencaharian
· Masa bujang membeli tanah atau rumah, sertifikat nama
dia sendiri tapi kekuasaan atau pemegang UU No 20
saudara separinduaannya atau orang tuanya. Setelah dia
bekeluarga pusako itu digadaikan atau dijual dan
dihibahkan pada anaknya, berdasarkan persetujuan
orang tuanya atau saudaranya separinduannya, dan
harta itu menjadi pusako rendah pada saudara
separinduaannya
· Masa nikah membeli rumah atau tanah, sertifikat boleh
atas nama suami atau istrinya, dan kekuasaan UU No
20 terletak pada suami atau istri. Kalau ternyata masa
nikahnya habis karna untung harta tersebut dibagi dua,
dan anak tanggung jawab suami, tapi jika masa nikah
habis karna meninggal harta jatuh pada anak
· Sanak atau saudara hartanya baik dalam nikah atau
bujangan, sertifikat semua sanak saudaranya atau orang
tuanya. Semua pencarian itu bersumber dari tali emas
dan tali adat, harta ini menjadi pusako rendah dari
saudara separinduaan
· Masa nikah membuat rumah di atas pusako istri,
sertifikat a/n. sanak saudara istrinya atau orang tuanya.
Kekuasaan rumah pada suami, tapi dia bukan pemegang
UU No 20, dan rumah ini boleh dikontrakkan oleh
suami digadaikan atau dijual tidak boleh selama masa
nikahnya ada. Tapi kalau masa nikahnya habis karna
untung atau meninggal dunia, suaminya pergi ( kabau
pai, kubangan tingga ) Rumah jadi milik istri dan
anaknya, kekuasaan rumah dipegang oleh anaknya,
kekuasaan UU 20 dipegang oleh mamak rumahnya.
Ternyata istrinya meninggal suami boleh tinggal
dirumah itu sama anaknya sampai dia meninggal, tapi
punya istri berikutnya tidak boleh tinggal dirumah itu
adalah milik anaknya

Syarat menjual harta pusako (tinggi atau rendah)
· Harta dijual tidak merugikan harta pusako induk
· Harta dijual tidak mengurangi syarat berdirinya nagari
· Harta dijual tidak menguranggi syarat berdirinya nagari
· Harta diual sukunya mempunyai ranji keturunan

Syarat mengadaikan harta pusako (tinggi atau rendah)
· Rumah gadang ketirisan
· Gadis tak punya suami
· Sukunya dalam sangketo
· Mayat terbujur

Syarat perceraian
· Tidak cocok hubungan suami atau istri
· Berpisah hubungan orang bersanak saudara atau orang
   karna perbuatan suami atau istri
· Tidak mengikuti ajaran agama atau beda agama
· Tidak memiliki keturunan

Syarat perkawinan
· Suku sama suku calon suami atau istri
· Ada wali nikah atau hakim
· Ada saksi dua orang
· Ijab Qabul calon suami dengan walinya

Perhitungan memakai nagari
1. Buat balai pusako adat sesuai dengan sistem pemerintahan
nagari Datuak Katumanggungan perintah diatas kebawah,
mempunyai angku tita, barajo ka pagaruyuang tanah pusakonyo
tanah kariang, tanah basah, sesuai dengan syarat dan
perhitunganya, tidak boleh menambah suku
· Kalau sistem pemerintahan nagari Datuak parpatiah nan
sabatang pemerintahan demokrsi (musyawarah)
persetujuan ka pagarujuang tanah pusako tanah
pergunungan, sesuai dengan syarat dan perhitungannya,
boleh menambah suku
· Kalau sistem pemerintahan nagari kerajaan
berkoordinasi ka pagarujuang pemerintahannya bisa
musyawarah dan bisa perintah, dan bisa menambah
suku dan bisa juga tidak sesuai dengan syarat dan
perhitungan, tanah pusako laweh dan baalam leba
tanahnya tanah hutan dan tanah laut
2. Buat masjid, yang membuat nagari itu sndiri itu sendiri
digunakan untuk umum
3. Buat suku empat buah, setiap suku 10 buah ninik jumlah satu
ninik adalah 50 orang,
Kalau pemerintahannya DT Katumanggungan, kalau
pemerintahan DT Parpatiah nan sabatang setiap suku minimal 3
ninik, kalau pemerintahanya kerajaan minimal 10 ninik.
4. Buat perhitungan memakai tanah wilayat, atau tanah pusako
rendah sesuai dengan tanah pusako rendah masing ninik atau
perinduan, dan pencarian masing-masing suami dan suami.

PERHITUNGAN MEMAKAI SUKU
1. Buat perhitungan memakai pusako tinggi sesuai dengan
ranji keturunan memakai pusako rendah sesuai dengan
surat menyurat, kalau pencarian sesuai dengan akta yang
ada
· Tata hitung seruan kalau mempunyai pusako tinggi
· Tata hitung persetujuan kalau dia mempunyai pusoko
rendah
· Tata hitung akta kalau dia mempunyai harta pencarian
2. Buat perhitungan datuak dengan perangkat susuai dengan
suku
· Tata hitung datuak pucuak (yang dituakan untuk
memimpin suku )
· Tata hitung datuak tandiko (monti dalam dalam suku )
dia dituakan dalam kampuang, kampuang punjo jorong
suku punjo nagari
3. Buat perhitungan pandam pakuburan per suku dan pandam
perkuburan perkampung. Buat perhitungan pincuran
persuku dan buat berkampung, buat perhitungan
pemimpin suku mempunyai kepala koto, kepala kampuang
ikua koto.
4. Buat perhitungan rumah 4 jini, rumah gadang punjo suku
dan punya kampuang.
· Tata hitung rumah gadang 1 suku 10 niniak rumah 1
kampuang minimal 3 niniak, 1 rumah gadang minimal
50 orang
· Tata hitung tuo 1 niniak dan satu induak minimal 50
   orang
· Tata hituang rumah gadang 1 induak kurang dari 20
   orang
· Tata letak rumah dalam suku itu sendiri
· Tata hitung rumah pondok 1 induang kurang dari 20
   orang letak rumahnya itu bapisah dari suku itu sendiri
5. Tanah pusako dengan maksud dan tujuan adalah : Aturan
hidup diminang kabau dalam rangka penunjukan keaslian
suku dalam nagari minang kabau dan penegak hukum
tambo dalam nagari dan suku dan serta kampung masingmasing.
Tanah pusako digunakan bukan untuk biaya hidup
suku serta sumandonya tapi adalah menyelamatkan hidub
bernagari.

A. Perhitungan harta pusako tinggi
· UU No 20 dan UU No 21
1. Pemberian bauntuak, yang menerima adalah
orang datang
2. Pembagian bauntuk, yang manerima orang sanak
atau saudara
3. Pembagian hibah, yang menerima anak saudara
laki-laki ( anak pisang )
4. a. Gadai dan jual, yang melaksanakan mamak
rumah
b. Rumah gaduang atau pondok, yang
melaksanakan saudara perempuan dengan
suaminya

B. Perhitungan harta pusako rendah
· UU No 20 dan UU No 21
1. Pembagian memakai, yang menerima sanak atau
saudaranya
2. Pembagian lepas apabila orang punah, yang
menerimanya sanak atau saudaranya
3. Pembagian hibah, yang menerimanya anak
saudaranya laki-lakinya ( anak pisang )
4. a. Gadai dan jual, yang melaksanakan mamak
rumah
b. Kontrak rumah gaduang atau pondok, yang
melaksanakan saudara perempuan atau
suaminya

6. PENCARIAN SERTA PERHITUNGANNYA
· Pencarian pusako UU 20 Tali adat
· Pancarian suku UU 21 Tali emas
· Tata hitung UU 20 Tata hitung UU 21
1. a. Pencarian pusako sama dengan saudara laki-laki 1
niniak atau induak
b. Pencarian sako sama dengan saudaranya
c. Pencarian sako bundo sama dengan suami atau
istrinya
d. Pencarian pusako bundo sama dengan mamak
rumah
2. Pencarian kerajaan
a. Bujangan, bertindak diri sendiri
b. Suami atau istri, dengan suami atau istrinya
3. Pencarian individu
a. Tali emas ( Bujangan ) bertindak diri sendiri
b. Tali emas ( Suami atau Istri ) dengan suami dan
istri
c. Tali adat (Bujangan ) Dia sendiri dengan
mamaknya atau saudaranya
d. Tali adat ( Suami dan Istri ) Suami atau Istri
dennganmamak rumah
4. Pencarian sanak saudara
a. Tali adat dari bakonya, seluruh sanaknya
b. Tali adat dari bako ibu, tidak dari diri sendiri
c. Tali emas bujangan, tindak diri sendiri
d. Tali emas suami atau istri, dengan suami atau
istrinya
Syarat mendirikan jorong
· Ada kampung 4 buah (minimal)
· Ado niniak 4 ranji keturunan
· Ado rumah gadang 4 buah rumah
· Ado rumah gadang, rumah tuo, rumah gadung 10 buah
rumah.
Syarat mendirikan kampung
· 1 niniak ranji keturunan 50 orang
· Rumah tuo 4 buah (4 x 20 orang sama dengan 80 orang)
· Rumah gadung 4 buah
· 1 rumah gadang
Syarat mendirikan kecamatan
· 4 nagari minimal
· 1 nagari 2 jorong
Tambo adat UU No 20 dan 21 tambo yan dipakai oleh
negara
· Syarat mendirikan pancasila
· Syarat mendirikan UU 1945
· Syarat mendirikan hukum perdata
· Syarat mendirikan hukum pidana
· Syarat mendirikan wilayah pusat
· Syarat mendirikan wilayah propinsi
· Syarat mendirikan wilayah kabupaten dan wilayah kota
· Syarat mendirikan wilayah kabupaten
· Syarat mendirikan wilayah desa
· Syarat mendirikan wilayah dusun
· Syarat mendirikan wilayah kelurahan
· Syarat mendirikan wilayah RT/RW
1. Yang disebut dengan orang yang punya harta pusako tinggi
adalah:
· Ada pemegang hak ( orangnya boleh laki-laki
· Ada pemegang UU ( orangnya laki-laki )
2. Yang disebut dengan orang punya pencaharian adalah “tali
emas”
· Pencaharian individu
1. Ada pemegang hak a/n, sendiri ( orangnya
laki-laki atau prempuan )
2. Ada pemegang UU (orangnya laki-laki atau
perempuan)
3. Kalau orang punya soko, pencarian bujang atau gadis, janda
ataupun duda.
· Pemegang hak a/n, individu, (jannda atau duda dan bujang
ataupun gadis)
· Pemegang UUU sanak laki-laki atau perempuan atau oaring
tua, dari soko atau sendiri
4. Pencarian tali adat
· Pemegang hak adik atau kakak (laki-laki atau perempuan)
· Pemegang UU tetap mamak rumah dari pusako itu
Minang pagaruyung ( kerajaan minang kabau ) orang ini punya
adat atau memiliki adat. Pagaruyung paga saroso ( tingkah laku
dan perbuatan jo raso pareso )
Sistem pemerintahan DT Katumanggungan, DT Parpatiah nan
sabatang, luaknyo tigo luak, Luak agam, 50 Kota, Batusangkar,
lubuaknyo duo lubuak, Sapunai dan lubuak sikarah.
Minang pasisia (kerajaan melayu) orang ini menjalankan adat
minang kabau, penguasaan adat minang bapaga kawek, kawek
bapaga jo limbago. Perbuatannya dengan uang, sistem
pemerintahanya kerajaan. (batagak rajo dan niniak)daerahnyo
pulau punjung sampai lubuak jambi, tanahnyo hutan rimbo
belukar. Siste, pemerintahan kerajaan (baangku dan ba niniak)
daerahnyo pasisia selatan, painan, padang, pasaman , tanahnyo
tanah hutan dan laut.
5. Status tidak boleh berubah. UU No 20 tambo adat. Yang dipakai
pada nagari minang kabau
A. 1. Rumah pondok menunjukan dunsanak
2. Rumah gadang suami dan istri
3. Rumah tuo menunjukan induak
4. Rumah gadang menunjukan niniak
5. Kampung menunjukan jorong
6. Suku menunjukan nagari
7. Nagari menunjukan balai adat
B. Status tidak boleh berubah UU No 20 yang dipakai negara
1. Pancasila menunjukan lambing negara
2. Undang-undang dasar 1945 menunjukan UU negara
3. Hukum perdata menujukan aturan harta
4. Hukum pidana menunjukan perbuatan warga
5. Pejabat menujukan pemimpin
6. Wilayah menunjukan pemerintah
7. Kantor menunjukan pelayanan
6. Undang-undang No 20 tentang wasiat atau amanat
1. Wasiat atau amanat tidak boleh pada ahli waris menerima,
tapi harus orang lain. Cara pembagiannya : 1/3 untuk
menyelamatkan mayat. 2/3 untuk menerima wasiat. Tata cara
pembagian 4/5 untuk laki-laki dan 17/5 untuk perempuan
2. Warisan pembagiannya, 2/3 untuk laki-laki 1/3 untuk
perempuan, tapi tidak melanggar aturan syarat pembagian
pusako rendah.
I. Sejarah datuak katumanggungan
Tempat datuak katumanggungan
1. Tempat batipuh sama dengan angku Tita di sungai tarab
2. Tempat bermain luhak nan tigo sama dengan Batusangkar
bamain adat, Lima puluh kota tempat bermain kato,
Bukittinggi tempat bermain gembira
3. tempat baiyo Lubuak nan duo lubuak sikarah (dari kacang
solok sampai ka kayu aro), Lubuak sipuni( Daritalawi sampai
ka pulau punjung )
4. Tampek batanyo: Kerajaan melayu sama dengan inyiakangku
Sulaiman durian batakuak rajo wilayahnyo dari pulau
punjung sampai ka durian batakuak rajo, sebelah utara solok
selatan, sebelah selatan wilayah palembang
5. Tampek babarito: Lubuak jambi, sejarahnya wilayah lubuak
jambi 700 km ketimur keselatan 70 km ke utara 70 km. di
batang baringin Dt Katumanggungan mengumpulkan orang
melayu meminta mufakat masuk minang kabau jawah orang
melayu masuk kerajaan jadi masuk pemerintahan adat
minang kabau tidak bisa mendengarkan kato itu dihariak
urang melayu dek Dt Katumanggungan, pado waktu
mahariak itu dahan baringin patah. Orang melayu itu pensan
melihat kesaktian Dt katumanggungan, dahan baringin itu
dikabek jo ujuang langan bajunya, dahan yang patah itu
kembal seperti semula. Kemudian orang melayu tadidi obat
dengan sitawa dan sidingin, kalua pepatah baringin patah
dahan dikabek jo ujuang kain baju, angek dingin rasonyo
badan ubeknyo sitawa jo sidingin.
Jadi Dt katumanggungan mambuek papatah dua macam
· Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito
· Baringin tangah halaman ujungnyo dikabek jo kain,
kalau badan angek dingin ubeknjo sitawa jo sidingin
Kesimpulan pemerintahan Dt katumanggungan tidak boleh
menambah suku.

II. Sejarah Dt Parpatiah nan sabatang
1. Tampek bermusyawarah Dt Mangkudun tampeknyo
disumaniak
2. Tampek bamain nagari simpang ampek, dan nagari suko
menanti di pasaman
3. Tampek mangaji pasisia selatan kajinyo hakekat jo tariqat,
padang dengan angku malayu kajinyo syariat jo ibadah,
padang pariaman kajinyo ma’rifat jo amalan, katonyo bajalan
aleh tappak bajago abih minyak
4. Tampekma’rifat (kodam) lubuak tigo raso di pariaman
badendang, katonyo inyiak angku sulaiman lubuak tigo raso
karena telah berhasil kodamnya satu lubuak, tigo mato ayia
dan tigo rasonyo
5. Tampek bajanji dengan orang melayu nagari banda tujuh jo
nagari pinagam, di daerah pasaman janjinyo bakato bana
bajanji arek (sambil melagu). Karna kodamnyo lah lakek
disiko yaitu lubuak tigo raso,berlkunyo untuak pasisia
selatan, padang, padang pariaman dan minang kabau apo
katonyo -------- kito samo minang, jawab melayu setuju tapi
apa buktinya?? Kalu kito satu sukunya yaitu suku melayu
diterapkan di mianang kabau, jawab Dt Parpatih jadi:
kasimpulan katonyo ado duo macam:
a. Bajalan ale tapak, bajago abi minyak kalau urang manuntuik
ilmu
b. Pemerintahan nagari Dt Parpatiah boleh menambah suku yaitu
suku melayu

SEJARAH ADAT BASANDI SARAK SYARAK BASANDI
KITA BULLOH UU 20 TAMBO
1. Adat aturan hidup di minang kabau syarak mangato didalam
adat
2. Syarak mangato adalah
· Sistem kerajaan minang kabau Dt. Katumanggungan
dan Dt. Parpatiah nan sabatang.
· Sistem kerajaan melayu – inyiak angku Sulaian
batakuak rajo dan Inyiak melayu lubuak tigo raso
· Kerajaan minang kabau Dt. Katumanggungan dan Dt.
Parpatian nan sabatang mamakai luhak tanah datar
luhak nan tigo tampek bamain, lubuak nan duo tampek
baiyo, Inyiak angku sulaiman tampek batanyo jo
babarito dan Inyiak Angku melayu tampek mangaji jo
bajanji
· Kerjaan melayu menjawek isi tanyo pada wilayah
sejarah Dt. Katumanggungan beserta isi baritonyo
· Kerajaan melayu memberikan pengajian dan perjanjian
pada wilayah sejarah Dt. Parpaatiah nan sabatang
dengan isi kajinyo telah dibuktikan lubuak tigo raso, isi
perjanjianyo orang miangdengan orang melayu
memakai hukum adat yang satu, katonyo tambah suku
melayu
· Syarak basandi kitabulloh hukum adat minang kabau
basandikan kepada AL- Qur’an dan Hadist, hukum
adatnya sesuai dengan hukum agama.

SYARAT PENGAKUAN NINIAK MAMAK DALAM ADAT
MINANG KABAU UU No 20
1. Kalau kito mempunyai nagari pemerintahan Dt.
Tamanggungan kito mangaku niniak mamak kalau daklam
kerajaan minang kabau cari suku yang sama, kalau kito
dalam kerajaan melayu cari sejarahnya
2. Kalau kita mempunyai pemerintahan Dt. Parpatiah nan
sabatang kito mengaku niniak mamak dalam kerajaa minang
kabau cari suku yang sama, kalau kita dalam kerajaan melayu
cari sejarahnya
Kalau No 1 dan No 2 tersebut diatas tidak diikuti kerugian kita:
1. Kita putus bersambung dengan kenagarian kita kalau terjadi
pembagian harta maka tidak mendapat dari saudaranya
dikampung
2. pengakuan kita di nagari orang kalau tak harta dibeli sajo,
kalau harta hibah tidak dapat
3. Masuk ranji keturunan nagari tempat kita mengaku niniak
mamak tidak bisa
4. Dalam KTP kita tidak booleh membuek suku kito tampek
mangaku dantampek nagari asli, kalau kito lai mengikti poin
no satu dengan no dua kita akan memperoleh untung:
· Kita tidak bisa putus dari kampung karna ranji tidak
putus
· Kita bisa dapat tanah hibah tempat mamak tempat kita
mengaku mamak
· KTP kita buat sukunya sesuai dengan suku kita
dikampung
· Hubungan kito bersatu dengan mamak dikampung
bersama mamak di rantau

SYARAT MENGAKU NINIAK MAMAK DALAM UU NO 20
HUKUM ADAT MINANG KABAU
1. Kalau kita mengaku niniak mamak dalam kerajaan minang
kabau samo suku dengan nagari aslinya, kalau kito mengak
niniak mamak berlainan kerajaan sesuai dengan sejarah
pemerintahan nagari kito dikampuang
2. Kalau mengaku niniak mamak dalam hukuam adat minang
kabau tidak boleh menghilangkan suku dalam nagari asli
3. Kalau tidak ada persesuaian adat kita dengan niniak mamak
diperantauan, lebih baik kita mengaku berdunsanak sajo atau
mengaku induak angkat
4. Kalau kito merantau kemana saja tetap suku berada dalam
nagari kita sendiri diman kita aslinya
5. Kalau mengaku niniak mamak tidak diketahui oleh mamak
nagari atau mamak suku, mamak saparinduan, pengakuan ini
tidak syah dalam adat minang
kabau.----------------------------------------------------Ditutup
sementra---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
I. Pemerintahan nagari menurut UU No 20 tambo adat
1. KAN (kerapatan adat nagari)
2. Dt / penghulu / malin dalam suku dalam kampung
3. Kapalo jorong
4. Tanganai rumah
II. Status pusako
Status pusako menurut UU No 20 tambo adat adalah tanah dan
rumah
A. Pusako tinggi (wilayat) status wilayat (tanah rumah, tanah dan
rumah)
1. Pambarian bauntuak (untuakorang datang) bisa dikekuarakan
surat apabila telah disetujui oleh pemerintahan nagari
2. Pemberian hibah ( anak pisang ) bisa dikeluarkan surat
apabila telah disetujui oleh pemerintahan nagari
3. Pembagian bauntuak (antara sanak saudara bisa dikeluarkan
surat apabila telah disetujui oleh pemerintahan nagari
4. a. Pengadaian harta pusako (gadai, kontrak, persetujuan) bisa
dikeluarkan surat oleh tunganai rumah, (sanak laki-laki dari
saparinduan itu)
b. Penjualan harta pusako (jual) bisa dikeluarkan surat bila
telah ada persetujuan pemerintahan nagari, mengetahui atau
menyetujui pemerintahan negara
B. Pusako rendah menurut UU No 20 tambo adat tanah dan rumah
1. Tanah pencarian tali adat seperti pambagian bauntuak, hibah,
atau pembelian orang tuanya, yang terletak dalam nagari
yang sama, pencarian bujang atau gadis, duda atau janda
yang terletak dalam nagarinya, atau diluar nagarinya,
statusnya pusako rendah, aturannya bisa membuat surat
untuak membangun rumah, surat persetujuan oleh tanganai
rumah selain dari pada itu harus ada persetujuan nagari
2. Surat gadai atau kontrak rumah itu persetujuan tanganai
rumah
3. Tanah dan rumah dibeli dimana berada tapi orang itu masih
bujangan atau gadis, janda atau duda status tanah dan rumah
itu menjadi pusako rendah walaupun tanah dan rumah itu
milik pribadi, individu dari saudaranya
4. Tanah dan rumah dibeli dimana berada tapi suami istri, baik
tanah atas nama suami atau atas nama istri statusnya
pencaharian tali emas, mau diapakan saja tanah itu terserah
dia saja, tapi tidak melanggar aturan nagari dimana tanah dan
rumah itu berada
5. Tanah danrumah dibeli yang uangnya dari mamak rumah dan
sumando tapi dalam satu jihat tanah yang luas tanah itu,
tanah dan rumah itu termasuk pusako rendah. Dana mamak
rumah berasal dari tali adat dan sumando asalya pencarian,
juga termasuk pusako rendah.
Catatan : nagari simpuruik sama dengan sistem pemerintahannya
Dt. Katumanggungan (koto piliang)
· Tidak boleh menambah suku
· Pemerintahan dari atas ke bawah
· Mempunyai angku tita ka sungai tarab dan barajo k
pagaruyung tempatnya rumah adat sirinduang bulan
· Harta pusakonyo memakai sistem UU No 20 tambo
adat, keputusannya tidak boleh berubah dari UU No 20
tambo adat.

Mudah-mudahan informasi di atas dapat membantu kita khususnya teman-teman yang berdarah Minang Kabau untuk bisa dapat memahami lebih lanjut mengenai Undang-undang atau norma yang berlaku di Wilayah Minang Kabau..
Dan bagi yang bukan Orang asli Minang Kabau, setidak-tidaknya informasi diatas bisa menambah wawasan kita tentang Budaya Indonesia.
Dan sehingga Budaya kita, Budaya Bangsa Indonesia tidak hilang sirna dan musnah begitu saja akibat dari perkembangan jaman yang semakin maju dan semakin terbuka...
Sehingga perlu adanya aturan-aturan atau undang-undang baik itu agama atau pemerintah yang membatasi perkembangan/pergaulan hidup anak manusia untuk ke arah yang lebih baik dan berwawasan dan agamais.